Partai-partai Borjuis Kita

05201505251105013559partai-borjuis-386x290.jpg

Sudah banyak riset menyimpulkan partai-partai politik Indonesia pasca reformasi tidak mewakili kepentingan rakyat. Menjelang pemilu 2014 ini, kesimpulan itu semakin kuat. Berbagai riset lain menyimpulkan pula bahwa partai-partai politik gagal menjalankan fungsi sebagai artikulator dan agregator isu publik.

Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sebenarnya terlalu lunak jika dibandingkan kenyataan riel yang terjadi. Beberapa survai yang dilakukan belakangan ini, semakin memperlihatkan bahwa partai-partai politik kita sangat elitis dan korup, hanya memproduksi koruptor, melanggengkan sistem politik korup. Partai-partai politik bukan hanya mengkhianati fungsinya, tetapi justru menjadi wadah bagi para penguber kekuasaan. Partai-partai demikian, jelas sangat jauh dari aspirasi kerakyatan.

Alih-alih berperan untuk transformasi demokratik, partai-partai politik seperti itu justru menjadi sumber “democratic dissatisfaction,” kekecewaan demokratik. Distrust kepada partai-partai politik yang gagal menjalankan perannya – bahkan dianggap menambah kacau sistem politik – dewasa ini semakin meluas.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai isu ini, survei INES (Indonesian Networks Election Survey) tahun lalu bisa menjadi ilustrasi. Survei itu memperlihatkan sebagian besar (87%) responden menganggap partai-partai politik lebih dikenal karena perilaku korupnya, juga karena kegiatannya membagi-bagi uang pada saat menjelang pemilu (74%) untuk membeli suara. Survei INES secara lebih detail menggambarkan bahwa citra terburuk atas perilaku korup partai-partai politik berturut-turut ditujukan kepada Golkar (97,3%), Demokrat (96,3%), PKS (82,3%), PKB (67,3%), PDIP (60,6%), PPP (39,6%), PAN (18,6%), Hanura (5,9%), dan Gerindra (4,8%).[1]

Persepsi semacam ini membuat publik (80%) memiliki gambaran negatif terhadap peranan partai-partai politik di parlemen, dan tidak mempercayainya bisa membawa perubahan untuk perbaikan sistem politik dan pemerintahan. Survei INES dengan demikian menegaskan kembali, partai-partai politik kita bukanlah agen perubahan, tetapi justru pembela konservatisme sistem politik.

Selain survei INES itu, ilustrasi lain bisa melengkapi gambaran riel mengenai apa yang bisa dilihat dalam perilaku politisi partai borjuis itu. Selama beberapa tahun terakhir ini saja, publik sudah cukup melihat berbagai skandal besar yang dilakukan partai-partai. Skandal-skandal itu melibatkan petinggi partai dan politisi yang duduk di parlemen atau eksekutif. Nilainya skandal berkisar belasan milyar hingga trilyunan rupiah.

Tanpa perlu menyebut rinci, hampir semua partai dan politisinya menjadi korup krn terlibat praktek ekonomi-politik kartel yang menggasak APBN itu. Skandal sapi PKS, Hambalang dan Migas yang melibatkan PD, Golkar yang menguasi Banggar di DPR, kardus duren PKB, hanya sebagian contoh. Ini belum lagi menyangkut korupsi-birokratik yang dikerjakan via kebijakan oleh pimpinan partai yang menduduki jabatan pemerintahan. Untuk yang terakhir ini, ada kasus dana haji puluhan trilyun yg dikelola Menag SDA, Ketum PPP.  Atau kebijakan MP3EI di tangan Menko Hatta Rajasa, Ketum PAN — kebijakan yg membuat partai-partai terlibat dlm penggasakan sumberdaya alam. Contoh-contoh itu belum pula disertai skandal-skandal moral tentang kelakuan busuk politisi, baik di tingkat pusat maupun lokal: antara lain menyangkut seks dan narkoba.

Dalam gambaran kenyataan seperti itu, partai-partai jelas bukan solusi untuk menanggulangi kebobrokan sistem politik. Partai-partai adalah bagian dari masalah. Partai-partai justru memperparah konservatisme sistem politik pasca Reformasi, melenggengkan kekuasaannya yang elitis dan korup. Karena itu sungguh naif berharap banyak bahwa partai-partai borjuis pasca Reformasi ini bisa menggerakan perubahan terhadap sistem politik.

Memang ada beberapa politisi progresif yg tahu persis fungsi partai untuk perubahan. Tapi jumlah mereka sangat kecil, tak berpengaruh, dan terus menerus dimarginalisasi. Politisi-politisi semacam itu cenderung sendirian, dikucilkan, dan jadi kesepian – atau sebaliknya, akhirnya ikut arus dan menjadi bagian dari mainstream busuk perilaku kepartaian.

Kenyataannya, partai-partai politik pasca reformasi hanya merupakan perwujudan dari kekuatan oligarkis borjuasi predator. Mereka terperosok ke ekonomi-politik kartel. Mereka menggunakan partai untuk perlindungan kekayaan para cukongnya, dan sekaligus penguberan kekuasaan yang lebih besar demi kemanan posisi golongan oligarkis itu. Studi Winters jelas sekali menjelaskan kecenderungan ini.[2]  Semua partai kita berwatak seperti itu.

Dilihat dari gambaran kenyataan ini, partai-partai menjadi tidak ada bedanya. Partai-partai hanya jadi wadah para bandit ekonomi masa lalu dan brandal politik baru. Maka berharap bahwa partai-partai politik dalam pemilu kali ini bisa mengubah keadaan, sungguh sebuah harapan mustahil.

Mengapa partai-partai kita jadi seperti itu? Mengapa keragaman aliran sosial dan politik masyarakat tidak tercermin dalam partai-partai kita? Dua pertanyaan itu membutuhkan jawaban panjang. Tapi jelas bahwa ketika krisis kepartaian makin memuncak, krisis demokrasi juga akan terjadi.

Saya sendiri meyakini bahwa pemilu 2014 dan hasil pemerintahan yang terbentuk lima tahun mendatang (2014-2019) akan menjadi babak menentukan krisis demokrasi Indonesia. Tidak sulit untuk memprediksi bahwa pemilu nanti akan dimenangkan oleh partai-partai konservatif kita, karena hampir semua partai memang konservatif. Bahkan jika Jokowi sekalipun yang naik, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan didikte oleh Megawati yang garis ekonomi-politiknya juga pro-neolib itu?

Di sinilah masalahnya. Sistem politik yang akan dilanggengkan oleh partai-partai kita akan terus beorientasi pada kebijakan-kebijakan ekonomi-politik yang juga konservatif, tidak punya pemihakan pada kepentingan popular.

Padahal kita tahu bahwa kesenjangan antara aspirasi publik dan kelakuan partai, yang dikombinasikan dengan kehidupan ekonomi yang makin sulit di lapis bawah, akan mendesakkan keharusan untuk perubahan. Yang jadi hambatan adalah, sistem politik kita masih tertutup untuk perubahan seperti itu, apalagi perubahan yang sifatnya radikal.

Sistem politik yang didukung partai-partai borjuis yang hanya menguntungkan kelas borjuasi predator, sama sekali tidak menginginkan perubahan. Mereka menguasai partai justru untuk melindungi estabishment. Partai-partai seperti itu hanya berkepentingan membela status-quo.

Dengan gambaran mengenai situasi politik kepartaian kita, kita bisa dengan mudah mengantisipasi masa depan demokrasi, setidaknya dalam waktu dekat ini. Bisa dipastikan, demokrasi elektoral partokratik pasca Orde Baru akan terus mengalami kebekuan dan kemandekan, karena tidak berhasil mengembangkan kekuatan-kekuatan invoatif perubahan.

Demokrasi yang mengalami stagnasi bisa tergelincir ke arah kemunduran. Gejala mengenai kemunduran demokrasi sudah banyak diulas para peneliiti dan pengamat Indonesia. Mereka rata-rata memfokuskan diri untuk melihat sebab musababnya pada peranan elite konservatif yang tidak menghendaki perubahan sistem politik. Tapi perhatian ke arah konservatisme elite politik yang menyebabkan stagnasi dan regresi demokrasi hanya separo penglihatan.

Satu isu penting yang belum cukup mendapat perhatian adalah bahwa kemacetan dan kemunduran demokrasi juga makin memperparah suasana inegalitarianisme sosial dan politik. Di tengah-tengah budaya massa mengambang dan apatisme sosial-politik warisan Orde Baru, demokrasi elektoral yang elitis tidak mampu membangkitkan partisipasi warganegara.

Demokrasi seperti itu akhirnya akan kehilangan vitalitasnya karena hanya dikelola – bahkan dimonopoli  – oleh organisasi-organisasi politik kaum elite konservatif, yakni partai-partai borjuis konservatif dan pro status-quo itu. Ini adalah defisit demokrasi Indonesia yang paling celaka, yang selama lima belas tahun terakhir tidak berhasil ditanggulangi.

Teori-teori liberal masih melihat warganegara yang aktif dan partisipatif adalah syarat bagi terjadi pertumbuhan demokrasi  dan konsoidasinya. Tapi yang terjadi dewasa ini adalah kapasitas politik warganegara tetap tidak berkembang. Kemampuan sipil dan civic warganegara masih sangat lemah, seperti pada masa Orde Baru. Kebebasan sipil dan politik mereka tidak mengalami transformasi untuk membuat mereka bisa menandingi organisasi-organisasi politik kelas elite konservatif pro status-quo itu.

Di manapun, dalam sistem politik anti-egalitarian, memang sulit berharap ada partisipasi politik popular yang bersifat kerakyatan. Tetapi ironinya, dalam struktur yang semakin elitis akibat watak anti-egalitarian itu, para pemegang monopoli politik sesungguhnya semakin teralienasi, semakin jauh dari problem-problem yang terjadi di bawah. Dan itulah bom watunya. Demokrasi-massa yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan sipil dan civic di tingkat bawah, yang dikombinasikan oleh kekuatan elite yang makin egosentris dan konservatif, akan membuat seluruh sistem menjadi kehilangan arah. Dan sekarang ini, kita sedang memasuki tahap disorientasi itu. ***

 

[1] “Pemilu 2014: Survei INES – Partai Politik Dikenal Karena Uang dan Perilaku Korup,” Tribun News, 7 April 2013.

[2] Winters, Jeffrey A. (2013), “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia,” dalam AE Priyono & Usman Hamid [eds.] (2014), Merancang Arah Baru Demokrasi, Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: KPG) akan terbit.




or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?